INSTANSI TERKORUP

Kepolisian Negara RI adalah instansi paling korup dengan skor 4,2. Duduk di urutan kedua lembaga pengadilan dan parlemen dengan skor 4,1. Urutan ketiga ditempati partai politik dengan skor 4,0. Hasil itu tidak mengejutkan, sudah bisa diduga. Tajuk penelitian Barometer Korupsi Global 2007 yang diselenggarakan Gallup International ini memakai pendapat masyarakat mengenai korupsi dan catatan negara tentang lembaga publik yang meminta suap. Data diperoleh lewat wawancara 1.010 responden yang tinggal di perkotaan dengan metode sampling kuota. Dibandingkan dengan hasil penelitian oleh lembaga yang sama tahun 2005, 2006, dan 2007, hasil itu menarik. Pada tahun 2005 polisi mendapat skor 4,0, tahun 2006 skor 4,2, dan 2007 skor 4,2. Skor tahun 2005 dua tingkat di bawah skor tahun 2006 dan 2007. Pilihan masyarakat kota sebagai responden, kelompok warga masyarakat yang relatif lebih kritis dibandingkan dengan masyarakat pedesaan, mengasumsikan sudah dengan sendirinya mereka bersikap negatif terhadap perilaku polisi. Apalagi sehari-hari mereka berhadapan langsung dengan polisi, dalam jumlah, jenis, dan variasi masalah dan kasus yang lebih banyak dan lebih rumit daripada masyarakat pedesaan. Ditambah persepsi negatif sebelumnya, skor yang turun itu kembali naik ketika harapan baru tidak kunjung tiba. Perilaku "klasik" polisi, yang dipersepsikan suka terima suap dan suka memanfaatkan kesempatan, tampil kembali. Polri dengan sosok-sosok polisi di lapangan dipersepsikan sebagai instansi dan sosok paling korup. Di tengah upaya Polri mengembangkan kompetensi dan membangun citra baik plus kepercayaan, sering upaya itu direcoki perilaku beberapa oknum yang secara tidak langsung membuat citra korps Polri "terjun bebas". Coreng hitam wajah Polri lebih terungkap daripada keberhasilan dan citra baik yang sudah terbangun. Membangun kembali kepercayaan termasuk merawatnya jauh lebih sulit daripada membangun. Keberhasilan demi keberhasilan, sebagai contoh menangani terorisme, membongkar perdagangan narkoba, menangani pembalakan liar yang malah "bentrok" dengan instansi pemerintah lain, terhapus oleh beberapa bentuk perilaku buruk yang selama ini menjadi persepsi umum. Slogan Polri "siap melayani" tidak hanya selesai dengan menempelkan stiker dan pintu masuk kantor polisi. Membangun citra yang baik tidak hanya mengandalkan kompetensi dan profesionalitas. Membangun citra perlu dilandasi sikap masyarakat sebagai mitra, masyarakat sebagai warga yang perlu dilayani dan dilindungi. Itulah ujian bagi Polri sebagai "penegak hukum jalanan", menurut istilah Prof Satjipto Rahardjo, aparat yang langsung berada di arena perang. Persepsi Polri sebagai instansi paling korup tak perlu mengecilkan hati. Tempatkan skor terkorup itu pelecut saat bertugas di berbagai "medan perang" dengan "senyum, sapa, dan salam".
Disadur dari harian kompas kolom tajuk rencana***